KASUS BANJIR DI JAKARTA
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadikan daerahnya bebas dari banjir, dengan terus menertibkan bangunan di bantaran sungai.
Itu dilakukan untuk mempermudah pengerukan dan memperdalam sungai-sungai di ibu kota negara Indonesia.
Ratusan rumah dan bangunan warga yang telah bermukim berpuluh tahun di sepanjang bantalan sungai tersebut, di bongkar pemerintah demi menyukseskan "Jakarta Bebas Banjir".
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membongkar bangunan-bangunan warga di bantaran sungai untuk memudahkan pengerukan dan normalisasi daerah aliran sungai di kawasan ibu kota negara itu.
"Saat ini, sebagian bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, Sunter, Grogol dan sungai di Tanah Abang telah dibongkar. Warga yang bermukim di bantaran sungai itu akan dipindahkan ke rusmah susun sewa pekerja (rusunawa)," kata Koordinator Kali dan Waduk Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Heryanto, di Jakarta, Senin (29/9).
Saat ini, kondisi lingkungan sungai memprihatinkan, misalnya terjadi pengendapan lumpur, penumpukan sampah dan lainnya sehingga alurnya mengalami pendangkalan cukup tinggi. Jika sungai ini tidak dinormalisasi, maka Jakarta akan terendam banjir, karena daya tampung sungai menampung air hujan dan aliran sungai dari hulu terbatas.
Selain itu, sungai dangkal ini akan mengakibatkan penumpukan air karena muara sungai di laut lebih tinggi dibanding kedalaman alur sungai.
"Jika kondisi ini tidak diantisipasi, maka secara otomatis akan memperparah bencana banjir, karena air laut juga akan memicu bencana selama musim hujan," ujarnya.
Saat ini, sebanyak 20 unit alat berat dikerahkan mengeruk sungai di empat titik yaitu Sungai Ciliwung, Sunter, Grogol dan sungai di Tanah Abang dan diperkirakan pengerukan sungai selesai awal Oktober 2014.
"Dalam percepatan pengerukan untuk memperdalam sungai, petugas terkendala banyaknya bangunan, rumah warga di bantaran sungai tersebut," ujarnya.
Ia mengimbau warga yang bangunan rumahnya terkena pembongkaran untuk segera melapor dan mulai memindahkan masing-masing barang-barang milik ke tempat lainnya, agar petugas mudah membongkar bangunan itu.
"Kami mengharapkan kerja sama warga dan pemerintah kelurahan untuk lebih menyosialisasikan pembongkaran bangunan ini. Jangan sampai pada saat pembongkaran ada penolakan, perlawanan dari warga yang memperlambat proses pembongkaran bangunan di bantaran sungai itu," ujarnya.
Ketua LSM Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi menyatakan kebijakan pemerintah dalam merelokasi warga korban penertiban harus transparan agar proses pemindahan warga yang tergusur itu berjalan dengan baik.
"Selama ini, pemerintah tidak transparan dalam membongkar ratusan bangunan rumah warga, sehingga warga menolak untuk dipindahkan ke rusunawa yang telah disediakan pemerintah," katanya.
Dia mengatakan proses dialog pemerintah dengan warga terkait pembongkaran rumah di bantaran sungai Ciliwung itu juga tidak berjalan dengan baik, sehingga membingungkan dan meresahkan warga.
"Sampai saat ini, peta dan mekanisme pembongkaran rumah warga belum ada, karena kurangnya sosialisasi pemerintah kota dan DKI Jakarta," ujarnya.
Selama ini, kata dia, pihak kelurahan sering menghindar ketika ditanyai mengenai proses dan mekanisme pembongkaran bangunan di kawasan sungai Ciliwung tersebut.
"Pihak kelurahan tidak mengetahui secara teknis mekanisme pembongkaran itu, sehingga warga menjadi bingung dan harus bertanya kemana, apakah ke kantor wali kota, PU atau pemerintah provinsi," katanya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan pemerintah berdialog dengan warga secara terbuka untuk menghindari hal-hal yang tindak diinginkan seperti tindakan anarkis warga menolak kebijakan tersebut.
"Kesempatan dialog masih terbuka lebar, karena pada prinsipnya mereka tidak akan menghalangi program pemerintah untuk menormalisasi aliran sungai dan penataan kampung tersebut," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya mendukung pemerintah tertibkan bangunan di bantaran sungai sungai untuk menormalisasi sungai di Jakarta.
"Kami setuju pemerintah melakukan pembenahan, memperdalam, pelebaran sungai dan menertibkan bangunan di sepanjang bantaran sungai, namun demikian, pemerintah jangan melupakan memperhatikan nasib warga yang bermukim di kawasan sungai tersebut," kata Ketua LSM Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi di Jakarta, Kamis.
Dalam penertiban rumah milik warga di bantaran sungai itu, kata dia, diharapkan Ahok mengawasi langsung proses dan mekanisme pembongkaran bangunan di bantaran sungai tersebut agar warga tidak dirugikan.
"Pada prinsip relokasi atau pengusuran warga seharusnya lebih meningkatkan kualitas kehidupan, sosial, ekonomi dan kesejahteraannya, tetapi relokasi ini tidak sehingga warga menolak untuk pindah ke rusunawa seperti kandang burung merpati itu," ujarnya.
Sementara itu, warga yang bermukim Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, masih binggung tempat tinggal pasca pembongkaran bangunan rumah di bantaran sungai Ciliwung.
"Sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti dari lurah tempat tinggal, ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena pelebaran sungai," kata salah seorang warga RW 01 Kelurahan Kampung Melayu, Arifin.
PENYEBAB TERJADINYA BANJIR :
• Ilegal Loging (Penebangan hutan liar)
• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
• Bertumpuknya sampah pada saluran air, sehingga terjadi penyumbatan pada saluran air.
• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penanaman kembali pada daerah / hutan hutan yang baru di tebangi.
• Tidak adanya lagi tanah resapan untuk digunakan air sebagai tempat baginya beristirahat dikala hujan turun. tidak ada lagi lahan hijau sebagai tempat resapan air tanah. akibatnya, ketika hujan tiba, tanah menjadi tergerus oleh air dan kemudian air terus meluncur tanpa adanya penghalang alami yang kemudian menyebabkan banjir. dan masih banyak lagi penyebab-penyebab banjir yang lainya.
ANALISIS DAN SOLUSI
Banjir merupakan salah satu contoh bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta,masalah ini sampai sekarang pun belum terselesaikan, sudah bermacam cara di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi bencana alam ini.
solusi:
• Penyuluhan dan pelatihan tentang pencegahan banjir
• Penertiban dan pembenahan warga yang tinggal di darah bantaran sungai.
• Sosoialisasi ke masyarakat tentang membuang sampah yang baik
• Penertiban dan pembenahan sungai sungai
• Kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah menjadi produk atu kerajinan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar